Direktori Dosen Unand

Profil Dosen

Nama	Dr. SYOFIARTI S.H., M.Hum
Jenis Kelamin	Perempuan
Status	PNS
Jabatan	Lektor Kepala
Unit	Ilmu Hukum
Fakultas	FAKULTAS HUKUM
Pangkat/Gol	IV/a - Pembina

Pendidikan

#	Jenjang	Gelar	Nama	Jurusan	Tahun Lulus
1	S1	S.H.	Universitas Andalas	Ilmu Hukum	1998
2	S2	M.Hum	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	2004
3	S3	Dr.	Universitas Andalas	Ilmu Hukum	2022

Penelitian

#	Judul	Tahun	Jenis/Hasil Karya Ilmiah~
1	Pemulihan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Pada Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Sumatera Barat	2021	Soshum
2	Penanggulangan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara	2020	Sosial Humaniora
3	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	2019	Humaniora
4	Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kegiatan Pertambangan Di Sumatera Barat	2019	Law, Justice, And Law Enforcement
5	Pengaturan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kebijakan Pertambangan Mineral Dan Batubara	2019	Policy And Political Sciences
6	Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kegiatan Pertambangan Di Sumatera Barat	2018	Policy And Political Sciences
7	Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kegiatan Pertambangan Dalam Rangka Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat	2017	Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (kecil)
8	Pola Pengelolaan Sumberdaya Air Dalam Rangka Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasca Pembatalan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air Oleh Mahkamah Konstitusi	2016	Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri
9	Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Barat	2014
10	Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat	2014	Sosial Dan Humaniora
11	Pengelolaan Pertambangan Rakyat Dalam Rangka Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat	2013
12	Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat	2013	Sosial Dan Humaniora

Pengabdian

#	Judul	Tahun	Jenis Pengabdian
1	Implikasi Berlakunya Uu No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Keuangan Daerah	2022	PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

Buku

#	Judul	Tahun	ISBN	Penerbit
No results found.

Publikasi Scopus

#	Judul	Nama Jurnal	Volume	Halaman	Tanggal Publikasi
No results found.

Publikasi WoS

#	Judul	Nama Jurnal	Halaman	Tahun	Dikutip
No results found.

Publikasi GS

#	Judul	Nama Jurnal	Dikutip
1	カテゴリを取得できませんでした	NSW 8 (42), 56, 2024	0
2	Pengawasan Perdagangan Ilegal Terhadap Trenggiling Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat	UNES Law Review 6 (3), 9148-9171, 2024	0
3	Pengaturan Pajak Karbon Di Indonesia Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dan Pertambahan Pendapatan Negara	Universitas Andalas, 2023	0
4	Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemajuan Kearifan Lokal Bidang Kebudayaan Di Kabupaten Padang Pariaman	UNES Law Review 5 (3), 653-662, 2023	0
5	Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Di Nagari Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan Periode 2021-2027	Universitas Andalas, 2023	0
6	Pengaturan Terhadap Pemanfaatan Jasa Karbon Sebagai Upaya Perlindungan Hutan Di Indonesia	Universitas Andalas, 2023	1
7	Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat	UNES Journal Of Swara Justisia 6 (4), 444-461, 2023	4
8	Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas Ia	Unes Journal Of Swara Justisia 7 (2), 557-574, 2023	2
9	Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat) Terhadap Tindakan Pemalsuan Data Pada Akta Jual Beli Oleh Penghadap	UNES Law Review 6 (1), 306-315, 2023	1
10	Peranan Ppat Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Di Kota Sungai Penuh	UNES Law Review 6 (1), 279-296, 2023	0
11	Pendaftaran Akta Wasiat Ke Pusat Daftar Wasiat Oleh Notaris Di Kota Padang	UNES Law Review 6 (1), 2017-2032, 2023	1
12	Akibat Hukum Transaksi Jual Beli Dalam Kaitannya Dengan Validasi Pajak Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan	UNES Law Review 6 (1), 1745-1759, 2023	0
13	Implikasi Pemberlakuan Perubahan Undang-undang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Solok	UNES Law Review 6 (1), 1469-1478, 2023	0
14	Recognition And Determination Of Customary Forests By Indigenous Peoples In The West Sumatra Province	Ekasakti Journal of Law and Justice 1 (1), 46-65, 2023	0
15	Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Sudah Lewat Waktu Di Kota Padang	UNES Law Review 6 (1), 3638-3653, 2023	0
16	Upaya Pemerintah Daerah Menertibkan Usaha Tambak Udang Yang Belum Berwawasan Lingkungan (studi Kasus Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman)	UNES Law Review 6 (2), 6407-6420, 2023	0
17	The Use Of Audiovisual Media In Learning And Its Impact On Learning Outcomes Of Islamic Cultural History At Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Pasaman (cek Similarity)	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022	25
18	Pengaturan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Pada Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	UNIVERSITAS ANDALAS, 2022	0
19	Pemberian Perizinan Usaha Pertashop Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten TeboÂ …	Universitas Andalas, 2022	1
20	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 7 (1), 19-36, 2022	5
21	Pelayanan Administrasi Berbasis Online Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Masa Pandemi Covid-19	Universitas Andalas, 2022	0
22	Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Universitas Andalas, 2022	0
23	Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas Di Kota Padang Panjang	Universitas Andalas, 2022	0
24	Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Dalam Pemeliharaan Jalan Di Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti	Universitas Andalas, 2022	0
25	Pengawasan Jaminan Produk Halal Oleh Pengawas Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Prodvinsi Sumatera Barat Pada Pelaku Usaha Makanan Di Kota Padang	Universitas Andalas, 2022	0
26	Implementation Of Sustainable Development Principles In Mineral And Coal Mining Policy	Linguistics and Culture Review 5 (S3), 268-276, 2021	6
27	Implementation Of Sustainable Development Principles In Mineral And Coal Mining Policy. Linguistics And Culture Review, 5 (s3), 268-276	-	4
28	Pelaporan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Yang Mendapatkan Penghasilan Dari Aplikasi Youtube	Universitas Andalas, 2021	0
29	Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan	Universitas Andalas, 2021	0
30	Penertiban Penggunaan Jaring Angkat Dan/atau Bagan Di Perairan Danau Singkarak	Universitas Andalas, 2021	0
31	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi	Universitas Andalas, 2021	0
32	Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat Akibat Kerusakan Lingkungan Di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Padang Karambia Payakumbuh Oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Universitas Andalas, 2021	1
33	Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Dalam Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Di Perbatasan Bengkong Sadai Dan Bengkong Laut	Universitas Andalas, 2021	0
34	Pengawasan Terhadap Penanggulangan Pencemaran Udara Akibat Limbah Asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (pltu) Ombilin Oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto	Universitas Andalas, 2021	0
35	Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau	Universitas Andalas, 2021	0
36	Penanggulangan Pencemaran Akibat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin, Desa Sijantang, Kota Sawahlunto	Universitas Andalas, 2020	0
37	Penerapan Aplikasi Paga Nagari Dalam Pelayanan Publik Di Kepolisian Resor Solok Kota	Universitas Andalas, 2020	0
38	Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Pertambangan Emas Di Kabupaten Kuantan Singingi	Universitas Andalas, 2020	0
39	Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Bagi Pengemudi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi (ojek Online) Di Kota Padang (studi Kasus Pada Pt. Gojek Indonesia Di Kota Padang)	Universitas Andalas, 2020	0
40	Pawn Execution To Pt Pegadaian Against Collateral Object Which Does Not Belong To The Pawner	International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 6 (3Â …, 2019	2
41	Pengelolaan Usaha Air Minum Nagari Di Jorong Tanjuang Batuang Sebagai Aset Nagari Oleh Pemerintah Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam	Universitas Andalas, 2019	0
42	Pengelolaan Pasar Oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (ukm) Di Kota Solok	Universitas Andalas, 2019	0
43	Implementation Of Income Tax Collection On Sale And Purchase Of Land And/or Buildings In Padang City	International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 6 (3Â …, 2019	0
44	Transferring Rights In Freehold Estate Through Inheritance Based On A Certificate Of Heirs In Padang Utara District Of Padang City	International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 6 (3Â …, 2019	0
45	Peran Badan Permusyawaratan Desa (bpd) Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Desa Bendung Air Timur Kecamatan Kayu Aro	UNES Journal of Swara Justisia 1 (1), 30-42, 2019	0
46	Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pada Rumah Potong Hewan Di Kelurahan Silaiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang	Universitas Andalas, 2019	0
47	Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (ukl-upl) Di Kabupaten Pasaman Barat	Universitas Andalas, 2019	0
48	Penertiban Organ Tunggal Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pesisir Selatan	Universitas Andalas, 2019	0
49	Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Dumai	Universitas Andalas, 2019	0
50	Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Gubernur Sumatera Barat Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 2/p/fp/2017/ptun. Pdg Tahun 2017	Universitas Andalas, 2019	0
51	Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pelayanan Kesehatan Terkait Ketersediaan Kamar Rawat Inap Pasien Bpjs Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. MÂ …	Universitas Andalas, 2019	0
52	Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Terumbu Karang Di Pulau Ujung Sebagai Objek Pariwisata Pulau-pulau Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Universitas Andalas, 2019	0
53	Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Pngelolaan Lingkungan Di Kawasan Wisata Bahari Mandeh	Universitas Andalas, 2019	0
54	Perlindungan Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	Universitas Andalas, 2019	0
55	Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Solok	Universitas Andalas, 2019	0
56	Pelatihan Penyusunan Peraturan Nagari Di Nagari Sungai Buluh Timur Kecamatan Batang Anai	Warta Pengabdian Andalas 25 (1), 55-61, 2018	1
57	Pengawasan Terhadap Biro Perjalanan Haji Khusus Dan Umrah Oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh	Universitas Andalas, 2018	0
58	Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Membina Dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Nagari Di Kecamatan X Koto Singkarak	Universitas Andalas, 2018	0
59	Kewenangan Pemberian Izin Terhadap Kegiatan Usaha Toko Rokok Elektrik (vape House) Sebagai Bagian Dari Usaha Mikro Di Kota Padang	Universitas Andalas, 2018	0
60	Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Rekomendasi Penerbitan Paspor Haji Dan Umrah Di Bagian Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kota Padang	Universitas Andalas, 2018	0
61	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang	Universitas Andalas, 2018	0
62	Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Di Kota Padang	Universitas Andalas, 2018	0
63	Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gor H. Agus Salim	Universitas Andalas, 2018	0
64	Implementasi Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Menanggulangi Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan	Universitas Andalas, 2018	0
65	Pembuktian Kasus Malpraktek Di Indonesia	LEX Publica: Jurnal Ilmu Hukum Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi HukumÂ …, 2017	3
66	Penertiban Tambang Batuan Ilegal Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu	Universitas Andalas, 2017	0
67	Pengelolaan Taman Marga Satwa Dan Budaya Kinantan Bukittinggi Sebagai Upaya Pelestarian Satwa	Universitas Andalas, 2017	0
68	Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-p2) Di Kota Payakumbuh	Universitas Andalas, 2017	0
69	Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin	Universitas Andalas, 2017	1
70	Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 Pada Nagari Koto Tuo Kabupaten Lima Puluh Kota	Universitas Andalas, 2017	0
71	Pemungutan Pajak Air Tanah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Universitas Andalas, 2017	0
72	Peran Badan Permusyawaratan Desa (bpd) Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Desa Bendung Air Timur Kecamatan Kayu Aro	Unes Journal of Swara Justisia 1 (1), 30-42, 2017	0
73	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Batam	Jurnal Ekonomi Maritim Indonesia (JEMI) 2 (media on line), 1	0
74	Pengelolaan Pertambangan Rakyat Dalam Rangka Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat	Jurnal nanggroe 3 (3), 2016	0
75	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Pada Hutan Nagari Di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan	PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT PADA HUTAN NAGARI DI JORONG SIMANCUANGÂ …, 2016	4
76	Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Yang Dijadikan Sebagai Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam	ANDALAS UNIVERSITY, 2016	0
77	Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berdagang Di Lokasi Yang Dilarang Di Kota Padang Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 190 Tahun 2014	Andalas University, 2016	0
78	Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh	PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL TANJUNG BAJURE SEBAGAI ASET DAERAH KOTA SUNGAIÂ …, 2016	0
79	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kepada Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang	Universitas Andalas, 2016	5
80	Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Aia Pacah Sebagai Kawasan Perkantoran Daerah Kota Padang	Universitas Andalas, 2016	0
81	Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia	[10] JURNAL ILMU HUKUM YUSTISIA: UNIVERSITAS ANDALAS 19 (2)	0
82	Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (sengketa Antara Masyarakat Vs Pemerintah)	Masalah-Masalah Hukum 41 (3), 407-415, 2012	10
83	Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (sengketa Antara Masyarakat Vs Pemerintah)	Masalah-Masalah Hukum 41 (3), 407-415, 2010	14
84	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jurnal Ilmu Hukum Riau 1 (02), 9074	0
85	Sosialisasi Uu No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri	-	0
86	Sosialisasi Uu No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri	-	0
87	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jurnal Ilmu Hukum Riau 1 (02), 9074, 0	0
88	Pelatihan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (haki) Pada Masyarakat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan	-	0
89	Syofiarti, Dan Titin Fatimah, 2009	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PendapatanÂ …, 0	3
90	Syofiarti.(2010).“	Pola Penyelesaian Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara MasyarakatÂ …, 0	2
91	Syofiarti, 2012,“	Pola Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat VsÂ …, 0	2

Paten/HKI

#	Kategori	Judul	Pemegang Hak Paten	Tanggal Publikasi	Nomor Publikasi
No results found.

Riwayat Mengajar

#	Semester	Matakuliah	Kelas	SKS	Fakultas	Program Studi
1	Ganjil 2024	Hukum Pajak	MKn Reguler Genap 2023	2	HUKUM	Kenotariatan
2	Ganjil 2024	Hukum Lingkungan dan Konservasi Alam	MH HTN/HAN Reguler Ganjil 2023	2	HUKUM	Ilmu Hukum
3	Ganjil 2024	Hukum Lingkungan dan Konservasi Alam	MH HTN/HAN Mandiri Ganjil 2023	2	HUKUM	Ilmu Hukum
4	Ganjil 2024	HUKUM PAJAK	3.5	2	HUKUM	Hukum
5	Ganjil 2024	HUKUM PAJAK	3.14	2	HUKUM	Hukum
6	Ganjil 2024	HUKUM PAJAK	3.12	2	HUKUM	Hukum
7	Ganjil 2024	HUKUM AGRARIA	2.5 (S8)	2	HUKUM	Hukum
8	Genap 2023	Hukum Pajak	MKN Reguler Ganjil 2023 Semester II	2	HUKUM	Kenotariatan
9	Genap 2023	Hukum Lingkungan dan Konservasi Alam	MIH HTN/HAN Ganjil 2022	2	HUKUM	Ilmu Hukum
10	Genap 2023	HUKUM PERTAMBANGAN	3.1 (W8)	2	HUKUM	Hukum
11	Genap 2023	HUKUM LINGKUNGAN	2.9 (S8)	2	HUKUM	Hukum
12	Genap 2023	HUKUM LINGKUNGAN	2.6 (S8)	2	HUKUM	Hukum
13	Genap 2023	HUKUM LINGKUNGAN	2.4 (S8)	2	HUKUM	Hukum
14	Genap 2023	HUKUM LINGKUNGAN	2.11 (S8)	2	HUKUM	Hukum
15	Genap 2023	HUKUM LINGKUNGAN	2.1 (S8)	2	HUKUM	Hukum
16	Genap 2023	HUKUM KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	3.0 (W8)	2	HUKUM	Hukum
17	Genap 2023	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.5 (S78)	3	HUKUM	Hukum
18	Ganjil 2023	Hukum Pajak	MKn Reguler B Genap 2022	2	HUKUM	Kenotariatan
19	Ganjil 2023	Hukum Lingkungan dan Konservasi Alam	MIH HTN/HAN Mandiri Ganjil 2022	2	HUKUM	Ilmu Hukum
20	Ganjil 2023	HUKUM PAJAK	3.6	2	HUKUM	Hukum
21	Ganjil 2023	HUKUM PAJAK	3.13	2	HUKUM	Hukum
22	Ganjil 2023	HUKUM PAJAK	3.11	2	HUKUM	Hukum
23	Ganjil 2023	HUKUM AGRARIA	2.4 (S8)	2	HUKUM	Hukum
24	Genap 2022	Hukum Pajak	MKn Reguler Ganjil 2022	2	HUKUM	Kenotariatan
25	Genap 2022	Hukum Lingkungan dan Konservasi Alam	MIH HTN/HAN Genap 2021	2	HUKUM	Ilmu Hukum
26	Genap 2022	HUKUM PERTAMBANGAN	3.1 (WPK-8)	2	HUKUM	Hukum
27	Genap 2022	HUKUM LINGKUNGAN	2.9 (S8)	2	HUKUM	Hukum
28	Genap 2022	HUKUM LINGKUNGAN	2.7 (S8)	2	HUKUM	Hukum
29	Genap 2022	HUKUM LINGKUNGAN	2.5 (S8)	2	HUKUM	Hukum
30	Genap 2022	HUKUM LINGKUNGAN	2.2 (S8)	2	HUKUM	Hukum
31	Genap 2022	HUKUM LINGKUNGAN	2.10 (S8)	2	HUKUM	Hukum
32	Genap 2022	HUKUM KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	3.2 (WPK-8)	2	HUKUM	Hukum
33	Genap 2022	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.6 (S78)	3	HUKUM	Hukum
34	Ganjil 2022	Hukum Lingkungan dan Konservasi Alam	MIH Mandiri HTN/HAN 2021	2	HUKUM	Ilmu Hukum
35	Ganjil 2022	HUKUM PAJAK	3.7	2	HUKUM	Hukum
36	Ganjil 2022	HUKUM PAJAK	3.6	2	HUKUM	Hukum
37	Ganjil 2022	HUKUM PAJAK	3.3	2	HUKUM	Hukum
38	Ganjil 2022	HUKUM PAJAK	3.11	2	HUKUM	Hukum
39	Ganjil 2022	HUKUM AGRARIA	2.12 (S8)	2	HUKUM	Hukum
40	Genap 2021	HUKUM PERTAMBANGAN	3.2 (WPK-8)	2	HUKUM	Hukum
41	Genap 2021	HUKUM PAJAK	3.9	2	HUKUM	Hukum
42	Genap 2021	HUKUM PAJAK	3.7	2	HUKUM	Hukum
43	Genap 2021	HUKUM PAJAK	3.6	2	HUKUM	Hukum
44	Genap 2021	HUKUM PAJAK	3.3	2	HUKUM	Hukum
45	Genap 2021	HUKUM PAJAK	3.11	2	HUKUM	Hukum
46	Genap 2021	HUKUM LINGKUNGAN	2.9 (S8)	2	HUKUM	Hukum
47	Genap 2021	HUKUM LINGKUNGAN	2.8 (S8)	2	HUKUM	Hukum
48	Genap 2021	HUKUM LINGKUNGAN	2.6 (S8)	2	HUKUM	Hukum
49	Genap 2021	HUKUM LINGKUNGAN	2.4 (S8)	2	HUKUM	Hukum
50	Genap 2021	HUKUM LINGKUNGAN	2.11 (S8)	2	HUKUM	Hukum
51	Genap 2021	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.1 (S78)	3	HUKUM	Hukum
52	Ganjil 2021	HUKUM PAJAK	3.7	2	HUKUM	Hukum
53	Ganjil 2021	HUKUM PAJAK	3.6	2	HUKUM	Hukum
54	Ganjil 2021	HUKUM PAJAK	3.14	2	HUKUM	Hukum
55	Ganjil 2021	HUKUM PAJAK	3.13	2	HUKUM	Hukum
56	Ganjil 2021	HUKUM PAJAK	3.11	2	HUKUM	Hukum
57	Ganjil 2021	HUKUM AGRARIA	2.4 (S8)	2	HUKUM	Hukum
58	Genap 2020	HUKUM PERTAMBANGAN	3.2 (W8)	2	HUKUM	Hukum
59	Genap 2020	HUKUM LINGKUNGAN	2.9 (S8)	2	HUKUM	Hukum
60	Genap 2020	HUKUM LINGKUNGAN	2.8 (S8)	2	HUKUM	Hukum
61	Genap 2020	HUKUM LINGKUNGAN	2.6 (S8)	2	HUKUM	Hukum
62	Genap 2020	HUKUM LINGKUNGAN	2.4 (S8)	2	HUKUM	Hukum
63	Genap 2020	HUKUM LINGKUNGAN	2.11 (S8)	2	HUKUM	Hukum
64	Genap 2020	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.9 (S78)	3	HUKUM	Hukum
65	Ganjil 2020	HUKUM PAJAK	3.8	2	HUKUM	Hukum
66	Ganjil 2020	HUKUM PAJAK	3.6	2	HUKUM	Hukum
67	Ganjil 2020	HUKUM PAJAK	3.3	2	HUKUM	Hukum
68	Ganjil 2020	HUKUM PAJAK	3.13	2	HUKUM	Hukum
69	Ganjil 2020	HUKUM PAJAK	3.10	2	HUKUM	Hukum
70	Ganjil 2020	HUKUM AGRARIA	2.13 (S1378)	2	HUKUM	Hukum
71	Genap 2019	HUKUM PERTAMBANGAN	3.2 (W8)	2	HUKUM	Hukum
72	Genap 2019	HUKUM LINGKUNGAN	2.9 (S8)	2	HUKUM	Hukum
73	Genap 2019	HUKUM LINGKUNGAN	2.8 (S8)	2	HUKUM	Hukum
74	Genap 2019	HUKUM LINGKUNGAN	2.6 (S8)	2	HUKUM	Hukum
75	Genap 2019	HUKUM LINGKUNGAN	2.4 (S8)	2	HUKUM	Hukum
76	Genap 2019	HUKUM LINGKUNGAN	2.11 (S8)	2	HUKUM	Hukum
77	Genap 2019	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.9 (S78)	3	HUKUM	Hukum
78	Ganjil 2019	PANCASILA	4.8	3	HUKUM	Hukum
79	Ganjil 2019	PANCASILA	4.12	3	HUKUM	Hukum
80	Ganjil 2019	HUKUM PAJAK	3.8	2	HUKUM	Hukum
81	Ganjil 2019	HUKUM PAJAK	3.6	2	HUKUM	Hukum
82	Ganjil 2019	HUKUM PAJAK	3.3	2	HUKUM	Hukum
83	Ganjil 2019	HUKUM PAJAK	3.10	2	HUKUM	Hukum
84	Genap 2018	HUKUM PERTAMBANGAN	3.2 (W8)	2	HUKUM	Hukum
85	Genap 2018	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.2 (S78)	2	HUKUM	Hukum
86	Genap 2018	HUKUM LINGKUNGAN	2.8 (S8)	2	HUKUM	Hukum
87	Genap 2018	HUKUM LINGKUNGAN	2.7 (S8)	2	HUKUM	Hukum
88	Genap 2018	HUKUM LINGKUNGAN	2.3 (S8)	2	HUKUM	Hukum
89	Genap 2018	HUKUM LINGKUNGAN	2.10 (S8)	2	HUKUM	Hukum
90	Genap 2018	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.12 (S78)	3	HUKUM	Hukum
91	Ganjil 2018	PANCASILA	4.8	3	HUKUM	Hukum
92	Ganjil 2018	HUKUM PAJAK	3.8	2	HUKUM	Hukum
93	Ganjil 2018	HUKUM PAJAK	3.6	2	HUKUM	Hukum
94	Ganjil 2018	HUKUM PAJAK	3.3	2	HUKUM	Hukum
95	Genap 2017	Hukum Pajak	MKN Mandiri B	2	HUKUM	Kenotariatan
96	Genap 2017	HUKUM PERTAMBANGAN	3.1 (W8)	2	HUKUM	Hukum
97	Genap 2017	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.2 (S78)	2	HUKUM	Hukum
98	Genap 2017	HUKUM LINGKUNGAN	2.8 (S8)	2	HUKUM	Hukum
99	Genap 2017	HUKUM LINGKUNGAN	2.7 (S8)	2	HUKUM	Hukum
100	Genap 2017	HUKUM LINGKUNGAN	2.3 (S8)	2	HUKUM	Hukum
101	Genap 2017	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.8 (S78)	3	HUKUM	Hukum
102	Ganjil 2017	PANCASILA	4.8	3	HUKUM	Hukum
103	Ganjil 2017	HUKUM PAJAK	3.6	2	HUKUM	Hukum
104	Ganjil 2017	HUKUM PAJAK	3.3	2	HUKUM	Hukum
105	Genap 2016	Hukum Pajak	MKN Reguler	2	HUKUM	Kenotariatan
106	Genap 2016	Hukum Pajak	MKN Pilihan B	2	HUKUM	Kenotariatan
107	Genap 2016	HUKUM PERTAMBANGAN	3.1 (W9)	2	HUKUM	Hukum
108	Genap 2016	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.4 (S89)	2	HUKUM	Hukum
109	Genap 2016	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.2 (S89)	2	HUKUM	Hukum
110	Genap 2016	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.1 (P89)	2	HUKUM	Hukum
111	Genap 2016	HUKUM KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	3.2 (W9)	2	HUKUM	Hukum
112	Genap 2016	HUKUM KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	3.1 (W9)	2	HUKUM	Hukum
113	Genap 2016	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.3 (S89)	3	HUKUM	Hukum
114	Ganjil 2016	PANCASILA	4.8	3	HUKUM	Hukum
115	Ganjil 2016	HUKUM PAJAK	3.6	2	HUKUM	Hukum
116	Ganjil 2016	HUKUM PAJAK	3.3	2	HUKUM	Hukum
117	Ganjil 2016	HUKUM LINGKUNGAN	2.3 (S9)	2	HUKUM	Hukum
118	Ganjil 2016	HUKUM LINGKUNGAN	2.2 (S9)	2	HUKUM	Hukum
119	Genap 2015	Hukum Pajak	MKN Reguler	2	HUKUM	Kenotariatan
120	Genap 2015	HUKUM PERTAMBANGAN	3.2 (W9)	2	HUKUM	Hukum
121	Genap 2015	HUKUM PERTAMBANGAN	3.1 (W9)	2	HUKUM	Hukum
122	Genap 2015	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.2 (S89)	2	HUKUM	Hukum
123	Genap 2015	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.2 (P89)	2	HUKUM	Hukum
124	Genap 2015	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.1 (P89)	2	HUKUM	Hukum
125	Genap 2015	HUKUM KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	3.0 (W9)	2	HUKUM	Hukum
126	Genap 2015	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.2 (S89)	3	HUKUM	Hukum
127	Ganjil 2015	PANCASILA	4.4	3	HUKUM	Hukum
128	Ganjil 2015	HUKUM PAJAK	3.6	2	HUKUM	Hukum
129	Ganjil 2015	HUKUM PAJAK	3.3	2	HUKUM	Hukum
130	Ganjil 2015	HUKUM LINGKUNGAN	2.8 (S9)	2	HUKUM	Hukum
131	Ganjil 2015	HUKUM LINGKUNGAN	2.3 (S9)	2	HUKUM	Hukum
132	Genap 2014	Hukum Pajak	MKN Reguler	2	HUKUM	Kenotariatan
133	Genap 2014	Hukum Pajak	MKN Mandiri A	2	HUKUM	Kenotariatan
134	Genap 2014	HUKUM PERTAMBANGAN	3.2RM (W9)	2	HUKUM	Hukum
135	Genap 2014	HUKUM PERTAMBANGAN	3.2 (W9)	2	HUKUM	Hukum
136	Genap 2014	HUKUM PERTAMBANGAN	3.1 (W9)	2	HUKUM	Hukum
137	Genap 2014	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.8(S89)	2	HUKUM	Hukum
138	Genap 2014	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.2(S89)	2	HUKUM	Hukum
139	Genap 2014	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.2RM (P89)	2	HUKUM	Hukum
140	Genap 2014	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.2 (P89)	2	HUKUM	Hukum
141	Genap 2014	HUKUM KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	3.0RM (W9)	2	HUKUM	Hukum
142	Genap 2014	HUKUM KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	3.0 (W9)	2	HUKUM	Hukum
143	Genap 2014	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.3(S89)	3	HUKUM	Hukum
144	Ganjil 2014	HUKUM PAJAK	3.8RM	2	HUKUM	Hukum
145	Ganjil 2014	HUKUM PAJAK	3.8	2	HUKUM	Hukum
146	Ganjil 2014	HUKUM PAJAK	3.4RM	2	HUKUM	Hukum
147	Ganjil 2014	HUKUM PAJAK	3.4	2	HUKUM	Hukum
148	Ganjil 2014	HUKUM PAJAK	3.3RM	2	HUKUM	Hukum
149	Ganjil 2014	HUKUM PAJAK	3.3	2	HUKUM	Hukum
150	Ganjil 2014	HUKUM LINGKUNGAN	2.7RM (S9)	2	HUKUM	Hukum
151	Ganjil 2014	HUKUM LINGKUNGAN	2.7(S9)	2	HUKUM	Hukum
152	Ganjil 2014	HUKUM LINGKUNGAN	2.3RM (S9)	2	HUKUM	Hukum
153	Ganjil 2014	HUKUM LINGKUNGAN	2.3(S9)	2	HUKUM	Hukum
154	Genap 2013	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.8RM (S68)	2	HUKUM	Hukum
155	Genap 2013	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.8(S68)	2	HUKUM	Hukum
156	Genap 2013	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.4RM (S68)	2	HUKUM	Hukum
157	Genap 2013	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.4(S68)	2	HUKUM	Hukum
158	Genap 2013	HUKUM LINGKUNGAN	2.2RM Ulang(W8)	2	HUKUM	Hukum
159	Genap 2013	HUKUM LINGKUNGAN	2.2 Ulang(W8)	2	HUKUM	Hukum
160	Genap 2013	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.2RM (P8)	2	HUKUM	Hukum
161	Genap 2013	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.2 (P8)	2	HUKUM	Hukum
162	Genap 2013	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.7(S8)	3	HUKUM	Hukum
163	Ganjil 2013	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.8RM (S8)	2	HUKUM	Hukum
164	Ganjil 2013	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.8(S8)	2	HUKUM	Hukum
165	Ganjil 2013	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.4RM (S8)	2	HUKUM	Hukum
166	Ganjil 2013	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.4(S8)	2	HUKUM	Hukum
167	Ganjil 2013	HUKUM PAJAK	3.6RM	2	HUKUM	Hukum
168	Ganjil 2013	HUKUM PAJAK	3.6	2	HUKUM	Hukum
169	Ganjil 2013	HUKUM PAJAK	3.2RM	2	HUKUM	Hukum
170	Ganjil 2013	HUKUM PAJAK	3.2	2	HUKUM	Hukum
171	Ganjil 2013	HUKUM LINGKUNGAN	2.7RM (S9)	2	HUKUM	Hukum
172	Ganjil 2013	HUKUM LINGKUNGAN	2.7(S9)	2	HUKUM	Hukum
173	Ganjil 2013	HUKUM LINGKUNGAN	2.6RM (S9)	2	HUKUM	Hukum
174	Ganjil 2013	HUKUM LINGKUNGAN	2.6(S9)	2	HUKUM	Hukum
175	Genap 2012	Hukum Pajak	MANDIRI-B	2	Pascasarjana	Magister Kenotariatan
176	Genap 2012	Hukum Pajak	MANDIRI-A	2	Pascasarjana	Magister Kenotariatan
177	Genap 2012	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.8RM (S68)	2	HUKUM	Hukum
178	Genap 2012	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.8 (S68)	2	HUKUM	Hukum
179	Genap 2012	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.4RM (S68)	2	HUKUM	Hukum
180	Genap 2012	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.4 (S68)	2	HUKUM	Hukum
181	Genap 2012	HUKUM LINGKUNGAN	2.7RM (S8)	2	HUKUM	Hukum
182	Genap 2012	HUKUM LINGKUNGAN	2.7 (S8)	2	HUKUM	Hukum
183	Genap 2012	HUKUM LINGKUNGAN	2.6RM (S8)	2	HUKUM	Hukum
184	Genap 2012	HUKUM LINGKUNGAN	2.6 (S8)	2	HUKUM	Hukum
185	Genap 2012	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.2RM (P8)	2	HUKUM	Hukum
186	Genap 2012	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.2 (P8)	2	HUKUM	Hukum
187	Genap 2012	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.7RM (S8)	3	HUKUM	Hukum
188	Genap 2012	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.7 (S8)	3	HUKUM	Hukum
189	Ganjil 2012	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.8RM(S8)	2	HUKUM	Hukum
190	Ganjil 2012	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.8(S8)	2	HUKUM	Hukum
191	Ganjil 2012	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.4RM(S8)	2	HUKUM	Hukum
192	Ganjil 2012	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.4(S8)	2	HUKUM	Hukum
193	Ganjil 2012	HUKUM PAJAK	3.6RM	2	HUKUM	Hukum
194	Ganjil 2012	HUKUM PAJAK	3.6	2	HUKUM	Hukum
195	Ganjil 2012	HUKUM PAJAK	3.2RM	2	HUKUM	Hukum
196	Ganjil 2012	HUKUM PAJAK	3.2	2	HUKUM	Hukum
197	Genap 2011	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.7RM (S68)	2	HUKUM	Hukum
198	Genap 2011	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.7 (S68)	2	HUKUM	Hukum
199	Genap 2011	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.3RM (S68)	2	HUKUM	Hukum
200	Genap 2011	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.3 (S68)	2	HUKUM	Hukum
201	Genap 2011	HUKUM LINGKUNGAN	Ulang P.Sila	2	HUKUM	Hukum
202	Genap 2011	HUKUM LINGKUNGAN	2.7RM (S8)	2	HUKUM	Hukum
203	Genap 2011	HUKUM LINGKUNGAN	2.7 (S8)	2	HUKUM	Hukum
204	Genap 2011	HUKUM LINGKUNGAN	2.6RM (S8)	2	HUKUM	Hukum
205	Genap 2011	HUKUM LINGKUNGAN	2.6 (S8)	2	HUKUM	Hukum
206	Genap 2011	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.0RM (W8)	2	HUKUM	Hukum
207	Genap 2011	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.0 (P8)	2	HUKUM	Hukum
208	Genap 2011	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.7RM (S8)	3	HUKUM	Hukum
209	Genap 2011	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.7 (S8)	3	HUKUM	Hukum
210	Ganjil 2011	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.8RM(S8)	2	HUKUM	Hukum
211	Ganjil 2011	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.8(S8)	2	HUKUM	Hukum
212	Ganjil 2011	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.4RM(S8)	2	HUKUM	Hukum
213	Ganjil 2011	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.4(S8)	2	HUKUM	Hukum
214	Ganjil 2011	HUKUM PAJAK	3.2RM	2	HUKUM	Hukum
215	Ganjil 2011	HUKUM PAJAK	3.2	2	HUKUM	Hukum
216	Ganjil 2011	HUKUM KEUANGAN NEGARA	4.0RM(W8)	2	HUKUM	Hukum
217	Ganjil 2011	HUKUM KEUANGAN NEGARA	4.0(W8)	2	HUKUM	Hukum
218	Genap 2010	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.3 (S68)	2	HUKUM	Hukum
219	Genap 2010	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.1 RM (S68)	2	HUKUM	Hukum
220	Genap 2010	HUKUM LINGKUNGAN	2.2 RM (S8)	2	HUKUM	Hukum
221	Genap 2010	HUKUM LINGKUNGAN	2.2 (S8)	2	HUKUM	Hukum
222	Genap 2010	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.0 RM (WPK8)	2	HUKUM	Hukum
223	Genap 2010	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.0 (PPK8)	2	HUKUM	Hukum
224	Genap 2010	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.7 RM (S8)	3	HUKUM	Hukum
225	Genap 2010	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.7 (S8)	3	HUKUM	Hukum
226	Genap 2010	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.3 RM(S8)	3	HUKUM	Hukum
227	Genap 2010	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.3 (S8)	3	HUKUM	Hukum
228	Ganjil 2010	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.4RM	2	HUKUM	Hukum
229	Ganjil 2010	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.4	2	HUKUM	Hukum
230	Ganjil 2010	HUKUM PAJAK	3.2RM	2	HUKUM	Hukum
231	Ganjil 2010	HUKUM PAJAK	3.2	2	HUKUM	Hukum
232	Ganjil 2010	HUKUM KEUANGAN NEGARA	4.1 RM (WPK8)	2	HUKUM	Hukum
233	Ganjil 2010	HUKUM KEUANGAN NEGARA	4.0 (WPK8)	2	HUKUM	Hukum
234	Genap 2009	HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAH	2.4L RM	2	HUKUM	Hukum
235	Genap 2009	HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAH	2.4L	2	HUKUM	Hukum
236	Genap 2009	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.4 RM	2	HUKUM	Hukum
237	Genap 2009	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.4	2	HUKUM	Hukum
238	Genap 2009	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2.2 RM	2	HUKUM	Hukum
239	Genap 2009	HUKUM LINGKUNGAN	2.3L	2	HUKUM	Hukum
240	Genap 2009	HUKUM LINGKUNGAN	2.3	2	HUKUM	Hukum
241	Genap 2009	HUKUM LINGKUNGAN	2.2L RM	2	HUKUM	Hukum
242	Genap 2009	HUKUM LINGKUNGAN	2.2 RM	2	HUKUM	Hukum
243	Genap 2009	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.1L	2	HUKUM	Hukum
244	Genap 2009	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.1	2	HUKUM	Hukum
245	Genap 2009	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.0L RM	2	HUKUM	Hukum
246	Genap 2009	HUKUM KEUANGAN DAERAH	3.0 RM	2	HUKUM	Hukum
247	Genap 2009	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.4L RM	3	HUKUM	Hukum
248	Genap 2009	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.4 RM	3	HUKUM	Hukum
249	Genap 2009	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.3L	3	HUKUM	Hukum
250	Genap 2009	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1.3	3	HUKUM	Hukum
251	Ganjil 2009	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.4	2	HUKUM	Hukum
252	Ganjil 2009	HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.4	2	HUKUM	Hukum
253	Ganjil 2009	HUKUM PERBURUHAN	2.4L	2	HUKUM	Hukum
254	Ganjil 2009	HUKUM PERBURUHAN	2.4L	2	HUKUM	Hukum
255	Ganjil 2009	HUKUM PAJAK	3.2L	2	HUKUM	Hukum
256	Ganjil 2009	HUKUM PAJAK	3.2	2	HUKUM	Hukum
257	Ganjil 2009	HUKUM PAJAK	3.1L	2	HUKUM	Hukum
258	Ganjil 2009	HUKUM PAJAK	3.1	2	HUKUM	Hukum
259	Genap 2006	KULIAH KERJA NYATA (KKN)	HKF723	4	HUKUM	Hukum
260	Genap 2006	HUKUM LINGKUNGAN	HKA414	2	HUKUM	Hukum
261	Genap 2006	HUKUM KESEHATAN	HKA644	2	HUKUM	Hukum
262	Ganjil 2006	HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAH	HKA523	2	HUKUM	Hukum
263	Ganjil 2006	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	HKA312	3	HUKUM	Hukum
264	Genap 2005	HUKUM LINGKUNGAN	HKA414	2	HUKUM	Hukum
265	Ganjil 2005	HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAH	HKA523	2	HUKUM	Hukum
266	Ganjil 2005	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	HKA312	3	HUKUM	Hukum
267	Genap 2004	HUKUM LINGKUNGAN	HKA414	2	HUKUM	Hukum
268	Genap 2004	HUKUM KESEHATAN	HKA644	2	HUKUM	Hukum
269	Genap 2003	HUKUM LINGKUNGAN	HKA414	2	HUKUM	Hukum
270	Genap 2002	HUKUM LINGKUNGAN	HKA414	2	HUKUM	Hukum