Direktori Dosen Unand

Profil Dosen

Nama	Charles Simabura, SH, MH
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Status	PNS
Jabatan	Lektor Kepala
Unit	Ilmu Hukum
Fakultas	FAKULTAS HUKUM
Pangkat/Gol	IV/a - Pembina
Pendidikan Terakhir	S2

Pendidikan

#	Jenjang	Nama	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD / Sederajat	SD Negeri 34 Palembang		1992
2	SMP / Sederajat	SMP Negeri 1 Palembang		1995
3	SMU / Sederajat	SMA Bina Warga 1 Palembang		1999
4	S1	UNIVERSITAS ANDALAS	ILMU HUKUM	2004
5	S2	UNIVERSITAS ANDALAS	ILMU HUKUM	2009

Penelitian

#	Judul	Tahun	Jenis/Hasil Karya Ilmiah~
1	Implementasi Metode Regulation Impact Assesment (ria) Terhadap Perencanaan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Sumatera Barat	2023	Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan
2	Penataan Ulang Aturan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Menurut Konsep Desentralisasi Asimetris	2019	Humaniora
3	Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 Puu-xiii/2015 Dan Putusan NomorÂ 56/puu-xiv/2016	2018	Law, Justice, And Law Enforcement
4	Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Propinsi Sumatera Barat	2016	Law, Justice, And Law Enforcement
5	Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Azas Pemerintahan Yang Baik (good Governance) Di Propinsi Sumatera Barat.	2016
6	Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Propinsi Sumatera Barat	2016
7	Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Azas Pemerintahan Yang Baik (good Governance) Di Propinsi Sumatera Barat.	2015
8	Implementasi Penyertaan Naskah Akademik Dalam Rancangan Peraturan Daerah Di Beberapa Kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	2013
9	Studi Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu Melalui Mekanisme Yudisial Dan Non- Yudisial Oleh Pemerintah Indonesia Dan Studi Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu	2024	Sosial Humaniora

Pengabdian

#	Judul	Tahun	Jenis Pengabdian
No results found.

Buku

#	Judul	Tahun	ISBN	Penerbit
1	Peraturan Menteri : Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan Uud Nri 1945	2022	9786233727013	Rajawali Pers
2	Parlemen	2011	9789797693657	Rajawali Press

Publikasi Scopus

#	Judul	Nama Jurnal	Volume	Halaman	Tanggal Publikasi
1	Ministerial Authority In Formulating Regulations Related To Presidential Lawmaking Doctrine	Constitutional Review	9	297-331	1 January 2023
2	The Challenge Of Utilizing Regulatory Impact Assessment (ria) Method In The Formulation Of Regional Regulations In The Disaster Sector In Dki Jakarta Province	E3S Web of Conferences	464	-	18 December 2023
3	Observing Bupati Leadership On Peatlands Protection At The Tanjung Jabung Timur Regency	E3S Web of Conferences	464	-	18 December 2023
4	Non-delegation Doctrine Of Presidential Legislative Power In The Presidential Government System: A Comparative Study Between Indonesia And In The United States Of America	Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues	24	1-10	1 June 2021

Publikasi WoS

#	Judul	Nama Jurnal	Halaman	Tahun	Dikutip
No results found.

Publikasi GS

#	Judul	Nama Jurnal	Dikutip
1	The Law Development In Indonesia Under Soekarno’s Presidency (1950-1966) And New Order Regime (1966-1990) And Its Relevance To National Law Development	Ius Positum: Journal Of Law Theory And Law Enforcement, 13-25, 2024	0
2	Politik Hukum Batas Minimum Usia Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/puu-xv/2017	Lareh Law Review 2 (1), 58-72, 2024	0
3	Pendampingan Pembentukan Peraturan Nagari Di Nagari Panampuang Kabupaten Agam	Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian 4 (1), 9-18, 2023	0
4	The Challenge Of Utilizing Regulatory Impact Assessment (ria) Method In The Formulation Of Regional Regulations In The Disaster Sector In Dki Jakarta Province	E3S Web of Conferences 464, 10004, 2023	0
5	Observing Bupati Leadership On Peatlands Protection At The Tanjung Jabung Timur Regency	E3S Web of Conferences 464, 10002, 2023	0
6	Ministerial Authority In Formulating Regulations Related To Presidential Lawmaking Doctrine	Const. Rev. 9, 297, 2023	1
7	Penataan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila	Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 12 (3), 2023	3
8	Pembaharuan Kementerian Negara Di Indonesia	Nagari Law Review 7 (2023), 279-292, 2023	0
9	Implementasi Prinsip Ultra Vires Di Indonesia, Inggris, Jerman, Singapura, Dan Australia	UNES Law Review 6 (2), 4762-4767, 2023	0
10	Konstitusionalitas Penerapan Mekanisme Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-undang Di Indonesia	Jurnal Konstitusi & Demokrasi 2 (1), 4, 2022	0
11	Politisasi Senat Akademik Dan Relasinya Dengan Konflik Kepentingan Dan Perilaku Korupsi Di Perguruan Tinggi	Integritas: Jurnal Antikorupsi 7 (2), 373-391, 2021	1
12	The Antara And Tempo Media’s Framing Strategy Differences In Framing The Omnibus Law Ratification Issue	Ranah: Jurnal Kajian Bahasa 10 (2), 434-442, 2021	1
13	Non-delegation Doctrine Of Presidential Legislative Power In The Presidential Government System: A Comparative Study Between Indonesia And In The United States Of America	J. Legal Ethical & Regul. Isses 24, 1, 2021	0
14	The Criminal Settlement Through Customary Law From Restorative Justice Perspective	J. Legal Ethical & Regul. Isses 24, 1, 2021	7
15	Laporan Studi Dokumen Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi Di Tengah Pandemi Covid-19: Proses Pembentukan Undang-undang Dan Ruang Partisipasi Publik	Jakarta: Cakra Wikara Indonesia, 2021	5
16	Over-delegasi Kuasa Legislasi Presiden	Artikel Opini Kompas, 2020	2
17	Community Participation In Regional Regulation Number 8 Of 2009 Concerning Non-smoking And Non-smoking Areas In The Padang Panjang City	International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 7 (3Â …, 2020	1
18	Regulatory Reform In Indonesia: A Legal Perspective	Jakarta: Hanns Seidel Foundation in cooperation with Directorate General ofÂ …, 2019	10
19	Regulatory Reform In Indonesia A Legal Perspective	Jakarta: Hanns Seidel Foundation in cooperation with Directorate General ofÂ …, 2019	9
20	Indonesian National Development Planning System Based On State Policy Guidelines (gbhn): A Return To The Future?	International Journal of Law Reconstruction 2 (1), 31-40, 2018	3
21	Obstruction Of Justice In The Effort To Eradicate Corruption In Indonesia	International Journal of Law, Crime and Justice 51, 72-83, 2017	104
22	Penafsiran Unsur" Bertentangan Dengan Kewajiban" Dalam Tindak Pidana Korupsi	Jurnal Yudisial 3 (1), 31-41, 2017	1
23	The Importance Of Village Government Law Renewal And Its Implications To Nagari Governance In West Sumatera	Jurnal Dinamika Hukum 16 (3), 280-286, 2017	3
24	Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Jaminan Kesehatan Sabiduak-sadayuang (jk-ss) Dalam Rangka Memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat DiÂ …	Jurnal Warta Pengabdian Andalas 23 (3), 13-13	0
25	Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Jaminan Kesehatan Sabiduak-sadayuang (jk-ss) Dalam Rangka Memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat DiÂ …	Warta Pengabdian Andalas 23 (3), 13-13, 2016	0
26	Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen	Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada, 2016	81
27	Obstruction Of Justice, Tindak Pidana Menghalangi Proses Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	Jakarta: Themis Books, 2015	0
28	Pemilihan Umum Serentak	-	0
29	Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-undang	Jurnal Konstitusi 11 (1), 18-42, 2014	37
30	Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah Dan Sistemnya	RajaGrafindo Persada, 2011	24
31	Konstitusionalitas Pembatalanperaturan Daerah Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri	Jurnal Konstitusi, PUSaKO FH-UA 4 (1), 137-162, 2011	4
32	Perkembangan Pengujian Perundang-undangan Di Mahkamah Konstitusi (dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif)	Jakarta dan Sumatera Barat: Pusat Studi Konstitusi Fakultas HukumÂ …, 2010	40
33	Penafsiran Unsur" Bertentangan Dengan Kewajiban" Dalam Tindak Pidana Korupsi	Jurnal Yudisial 3 (1), 31-41, 2010	1
34	Membangun Sinergi Dalam Pengawasan Hakim	Daftar Isi, 43, 2009	8
35	Akuntabilitas Rekruitmen Calon Anggota Dprd Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat	Jurnal Konstitusi 2 (1), 8-24, 2009	3
36	Pelatihan Pembentukan Peraturan Nagari Sulit Air, Kecamatan X, Koto Diatas, Kabupaten Solok	-	0
37	Design And Layout	-	0
38	Content Material For The Nagari Regulation Based On The Rights Of Origin According To Law 6 Of 2014	Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 273, 0	0
39	Pelatihan Pembentukan Peraturan Nagari Sulit Air, Kecamatan X, Koto Diatas, Kabupaten Solok	-	0
40	Xpkn&kn	-	0
41	Implementasi Pelayanan Publik Di Provinsi Riau Dan Di Provinsi Jakarta Berdasarkan Uu No. 25 Tahun 2009	-	0
42	Preventive Oversight On The Development Of Regional Regulations	Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 249, 0	0
43	Alasan Walikota Dki Jakarta Tidak Dipilih Secara Langsung	-	3
44	Konstitusionalitas Penerapan Mekanisme Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-undang Di Indonesia	Jurnal Konstitusi & Demokrasi 2 (1), 4, 0	0

Paten/HKI

#	Kategori	Judul	Pemegang Hak Paten	Tanggal Publikasi	Nomor Publikasi
No results found.

Riwayat Mengajar

#	Semester	Matakuliah	Kelas	SKS	Fakultas	Program Studi
1	Genap 2023	Teori Perundang-Undangan	MIH HTN/HAN Reguler Genap 2022	2	HUKUM	Ilmu Hukum
2	Genap 2023	Teori Perundang-Undangan	MIH HTN/HAN Mandiri Genap 2022	2	HUKUM	Ilmu Hukum
3	Genap 2023	Politik Pembangunan Hukum	Doktor Ganjil 2023	2	HUKUM	Ilmu Hukum
4	Genap 2023	Perkembangan Teori dan Ilmu Hukum	Doktor Genap 2023	3	HUKUM	Ilmu Hukum
5	Genap 2023	LEMBAGA PERWAKILAN	4.2 (W5)	2	HUKUM	Hukum
6	Genap 2023	LEMBAGA PERWAKILAN	4.1 (W5)	2	HUKUM	Hukum
7	Genap 2023	HUKUM TATA NEGARA ADAT	4.2 (P5)	2	HUKUM	Hukum
8	Genap 2023	HUKUM TATA NEGARA ADAT	4.1 (P5)	2	HUKUM	Hukum
9	Genap 2023	HUKUM TATA NEGARA	1.1 (S5)	3	HUKUM	Hukum
10	Genap 2023	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.3	2	HUKUM	Hukum
11	Genap 2023	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.13	2	HUKUM	Hukum
12	Ganjil 2023	Teori dan Hukum Konstitusi	MIH HTN/HAN Genap 2022	2	HUKUM	Ilmu Hukum
13	Ganjil 2023	Politik Pembangunan Hukum	PSDIH FHUA Genap 2022	2	HUKUM	Ilmu Hukum
14	Ganjil 2023	PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI	3.8	2	HUKUM	Hukum
15	Ganjil 2023	PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.1	2	HUKUM	Hukum
16	Ganjil 2023	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	1.13	3	HUKUM	Hukum
17	Ganjil 2023	LEMBAGA PERWAKILAN	4.0 (W5)	2	HUKUM	Hukum
18	Ganjil 2023	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.2 (S5) (B.ING)	2	HUKUM	Hukum
19	Ganjil 2023	HUKUM PERS DAN DEMOKRASI	4.0 (P5)	2	HUKUM	Hukum
20	Genap 2022	Politik Pembangunan Hukum	PSDIH Reg Ganjil 2022	2	HUKUM	Ilmu Hukum
21	Genap 2022	HUKUM TATA NEGARA ADAT	3.0 (PPK-5)	2	HUKUM	Hukum
22	Genap 2022	HUKUM TATA NEGARA	1.11 (S5)	3	HUKUM	Hukum
23	Genap 2022	HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.5 (S5)	2	HUKUM	Hukum
24	Genap 2022	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.4	2	HUKUM	Hukum
25	Ganjil 2022	LEMBAGA PERWAKILAN	4.0 (W5)	2	HUKUM	Hukum
26	Ganjil 2022	HUKUM PERS DAN DEMOKRASI	4.0 (P5)	2	HUKUM	Hukum
27	Genap 2017	PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.3	2	HUKUM	Hukum
28	Genap 2017	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.1 (S5)	2	HUKUM	Hukum
29	Genap 2017	HUKUM TATA NEGARA	1.7 (S5)	3	HUKUM	Hukum
30	Genap 2017	HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.3 (S5)	2	HUKUM	Hukum
31	Ganjil 2017	PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI	3.7	2	HUKUM	Hukum
32	Ganjil 2017	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
33	Ganjil 2017	LEMBAGA PERWAKILAN	4.0 (W5)	2	HUKUM	Hukum
34	Ganjil 2017	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
35	Ganjil 2017	ETIKA PROFESI HUKUM	4.5	2	HUKUM	Hukum
36	Genap 2016	PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.3	2	HUKUM	Hukum
37	Genap 2016	HUKUM TATA NEGARA	1.7 (S6)	3	HUKUM	Hukum
38	Genap 2016	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.1	2	HUKUM	Hukum
39	Genap 2016	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	3.0 (W6)	2	HUKUM	Hukum
40	Ganjil 2016	PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI	3.7	2	HUKUM	Hukum
41	Ganjil 2016	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
42	Ganjil 2016	LEMBAGA PERWAKILAN	4.0 (W6)	2	HUKUM	Hukum
43	Ganjil 2016	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
44	Ganjil 2016	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5 (S6)	2	HUKUM	Hukum
45	Ganjil 2016	ETIKA PROFESI HUKUM	4.5	2	HUKUM	Hukum
46	Genap 2015	PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.3	2	HUKUM	Hukum
47	Genap 2015	HUKUM TATA NEGARA	1.9 (S6)	3	HUKUM	Hukum
48	Genap 2015	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.8	2	HUKUM	Hukum
49	Genap 2015	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	3.0 (W6)	2	HUKUM	Hukum
50	Ganjil 2015	PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI	3.7	2	HUKUM	Hukum
51	Ganjil 2015	POLITIK HUKUM	3.7 (S6)	2	HUKUM	Hukum
52	Ganjil 2015	PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.3RM	2	HUKUM	Hukum
53	Ganjil 2015	PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.3	2	HUKUM	Hukum
54	Ganjil 2015	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
55	Ganjil 2015	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
56	Ganjil 2015	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5 (S6)	2	HUKUM	Hukum
57	Ganjil 2015	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.2 (W6)	2	HUKUM	Hukum
58	Ganjil 2015	ETIKA PROFESI HUKUM	4.6	2	HUKUM	Hukum
59	Genap 2014	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2RM (W6)	2	HUKUM	Hukum
60	Genap 2014	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2 (W6)	2	HUKUM	Hukum
61	Genap 2014	HUKUM TATA NEGARA	1.9(S6)	3	HUKUM	Hukum
62	Genap 2014	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.9	2	HUKUM	Hukum
63	Ganjil 2014	POLITIK HUKUM	3.2RM (S6)	2	HUKUM	Hukum
64	Ganjil 2014	POLITIK HUKUM	3.2(S6)	2	HUKUM	Hukum
65	Ganjil 2014	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
66	Ganjil 2014	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE (B)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
67	Ganjil 2014	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE (A)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
68	Ganjil 2014	ILMU NEGARA	1.5	3	HUKUM	Hukum
69	Ganjil 2014	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5RM (S6)	2	HUKUM	Hukum
70	Ganjil 2014	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5(S6)	2	HUKUM	Hukum
71	Ganjil 2014	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.2RM (W6)	2	HUKUM	Hukum
72	Ganjil 2014	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.2(W6)	2	HUKUM	Hukum
73	Ganjil 2014	ETIKA PROFESI HUKUM	4.6RM	2	HUKUM	Hukum
74	Ganjil 2014	ETIKA PROFESI HUKUM	4.6	2	HUKUM	Hukum
75	Genap 2013	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2RM (W6)	2	HUKUM	Hukum
76	Genap 2013	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2 (W6)	2	HUKUM	Hukum
77	Genap 2013	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.1RM (S6)	2	HUKUM	Hukum
78	Genap 2013	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.1(S6)	2	HUKUM	Hukum
79	Genap 2013	HUKUM TATA NEGARA	1.1(S6)	3	HUKUM	Hukum
80	Genap 2013	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.1RM	2	HUKUM	Hukum
81	Genap 2013	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.1	2	HUKUM	Hukum
82	Ganjil 2013	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.6RM	2	HUKUM	Hukum
83	Ganjil 2013	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2RM	2	HUKUM	Hukum
84	Ganjil 2013	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.6	2	HUKUM	Hukum
85	Ganjil 2013	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2	2	HUKUM	Hukum
86	Ganjil 2013	POLITIK HUKUM	3.6RM (S6)	2	HUKUM	Hukum
87	Ganjil 2013	POLITIK HUKUM	3.6(S6)	2	HUKUM	Hukum
88	Ganjil 2013	POLITIK HUKUM	3.2RM (S6)	2	HUKUM	Hukum
89	Ganjil 2013	POLITIK HUKUM	3.2(S6)	2	HUKUM	Hukum
90	Ganjil 2013	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
91	Ganjil 2013	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE (B)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
92	Ganjil 2013	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE (A)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
93	Ganjil 2013	ILMU NEGARA	1.8	3	HUKUM	Hukum
94	Ganjil 2013	ILMU NEGARA	1.4	3	HUKUM	Hukum
95	Ganjil 2013	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5RM (S6)	2	HUKUM	Hukum
96	Ganjil 2013	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5(S6)	2	HUKUM	Hukum
97	Ganjil 2013	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.1RM (S6)	2	HUKUM	Hukum
98	Ganjil 2013	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.1(S6)	2	HUKUM	Hukum
99	Ganjil 2013	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.2RM (W6)	2	HUKUM	Hukum
100	Ganjil 2013	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.2(W6)	2	HUKUM	Hukum
101	Ganjil 2013	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.1RM (W6)	2	HUKUM	Hukum
102	Ganjil 2013	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.1(W6)	2	HUKUM	Hukum
103	Ganjil 2013	ETIKA PROFESI HUKUM	4.3RM	2	HUKUM	Hukum
104	Ganjil 2013	ETIKA PROFESI HUKUM	4.3	2	HUKUM	Hukum
105	Genap 2012	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2RM (W6)	2	HUKUM	Hukum
106	Genap 2012	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2 (W6)	2	HUKUM	Hukum
107	Genap 2012	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.7RM	2	HUKUM	Hukum
108	Genap 2012	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.7	2	HUKUM	Hukum
109	Genap 2012	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.3RM	2	HUKUM	Hukum
110	Genap 2012	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.3	2	HUKUM	Hukum
111	Genap 2012	HUKUM TATA NEGARA	1.8RM (S6)	3	HUKUM	Hukum
112	Genap 2012	HUKUM TATA NEGARA	1.8 (S6)	3	HUKUM	Hukum
113	Genap 2012	HUKUM TATA NEGARA	1.1RM (S6)	3	HUKUM	Hukum
114	Genap 2012	HUKUM TATA NEGARA	1.1 (S6)	3	HUKUM	Hukum
115	Ganjil 2012	Pendidikan Kewarganegaraan	HKU 120 TL	3	TEKNIK	Teknik Lingkungan
116	Ganjil 2012	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.6RM	2	HUKUM	Hukum
117	Ganjil 2012	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2RM	2	HUKUM	Hukum
118	Ganjil 2012	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.6	2	HUKUM	Hukum
119	Ganjil 2012	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2	2	HUKUM	Hukum
120	Ganjil 2012	POLITIK HUKUM	3.6RM(S6)	2	HUKUM	Hukum
121	Ganjil 2012	POLITIK HUKUM	3.6(S6)	2	HUKUM	Hukum
122	Ganjil 2012	POLITIK HUKUM	3.2RM(S6)	2	HUKUM	Hukum
123	Ganjil 2012	POLITIK HUKUM	3.2(S6)	2	HUKUM	Hukum
124	Ganjil 2012	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
125	Ganjil 2012	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE (B)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
126	Ganjil 2012	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE (A)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
127	Ganjil 2012	ILMU NEGARA	1.8RM	3	HUKUM	Hukum
128	Ganjil 2012	ILMU NEGARA	1.8	3	HUKUM	Hukum
129	Ganjil 2012	ILMU NEGARA	1.4RM	3	HUKUM	Hukum
130	Ganjil 2012	ILMU NEGARA	1.4	3	HUKUM	Hukum
131	Ganjil 2012	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.1RM(S6)	2	HUKUM	Hukum
132	Ganjil 2012	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.1(S6)	2	HUKUM	Hukum
133	Ganjil 2012	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.0RM(W6)	2	HUKUM	Hukum
134	Ganjil 2012	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.0(W6)	2	HUKUM	Hukum
135	Genap 2011	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2RM (W6)	2	HUKUM	Hukum
136	Genap 2011	LEMBAGA PERWAKILAN	3.0RM (W6) Limau Manis	2	HUKUM	Hukum
137	Genap 2011	LEMBAGA PERWAKILAN	3.0 (W6)	2	HUKUM	Hukum
138	Genap 2011	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.7RM	2	HUKUM	Hukum
139	Genap 2011	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.7	2	HUKUM	Hukum
140	Genap 2011	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.3RM	2	HUKUM	Hukum
141	Genap 2011	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.3	2	HUKUM	Hukum
142	Genap 2011	HUKUM TATA NEGARA	1.8RM (S6)	3	HUKUM	Hukum
143	Genap 2011	HUKUM TATA NEGARA	1.8 (S6)	3	HUKUM	Hukum
144	Ganjil 2011	Pendidikan Kewarganegaraan	HKU 120 TL	3	TEKNIK	Teknik Lingkungan
145	Ganjil 2011	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2RM	2	HUKUM	Hukum
146	Ganjil 2011	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2	2	HUKUM	Hukum
147	Ganjil 2011	POLITIK HUKUM	3.2RM(S6)	2	HUKUM	Hukum
148	Ganjil 2011	POLITIK HUKUM	3.2(S6)	2	HUKUM	Hukum
149	Ganjil 2011	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING(B)	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
150	Ganjil 2011	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING(A)	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
151	Ganjil 2011	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SASJE(B)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
152	Ganjil 2011	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SASJE(A)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
153	Ganjil 2011	ILMU NEGARA	1.6RM	2	HUKUM	Hukum
154	Ganjil 2011	ILMU NEGARA	1.6	2	HUKUM	Hukum
155	Ganjil 2011	ILMU NEGARA	1.2RM	2	HUKUM	Hukum
156	Ganjil 2011	ILMU NEGARA	1.2	2	HUKUM	Hukum
157	Ganjil 2011	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5RM(S6)	2	HUKUM	Hukum
158	Ganjil 2011	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5(S6)	2	HUKUM	Hukum
159	Ganjil 2011	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.1RM(S6)	2	HUKUM	Hukum
160	Ganjil 2011	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.1(S6)	2	HUKUM	Hukum
161	Ganjil 2011	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.0RM(W6)	2	HUKUM	Hukum
162	Ganjil 2011	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.0(W6)	2	HUKUM	Hukum
163	Genap 2010	PENDIDIKAN PANCASILA	HKU151-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
164	Genap 2010	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2 RM (WPK6)	2	HUKUM	Hukum
165	Genap 2010	LEMBAGA PERWAKILAN	3.0 (WPK6)	2	HUKUM	Hukum
166	Genap 2010	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.3 RM	2	HUKUM	Hukum
167	Genap 2010	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.3	2	HUKUM	Hukum
168	Genap 2010	HUKUM TATA NEGARA	1.8 RM (S6)	3	HUKUM	Hukum
169	Genap 2010	HUKUM TATA NEGARA	1.8 (S6)	3	HUKUM	Hukum
170	Genap 2010	HUKUM TATA NEGARA	1.1 RM (S6)	3	HUKUM	Hukum
171	Genap 2010	HUKUM TATA NEGARA	1.1 (S6)	3	HUKUM	Hukum
172	Ganjil 2010	Pendidikan Kewarganegaraan	HKU 130 TL	3	TEKNIK	Teknik Lingkungan
173	Ganjil 2010	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2RM	2	HUKUM	Hukum
174	Ganjil 2010	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2	2	HUKUM	Hukum
175	Ganjil 2010	POLITIK HUKUM	3.2RM	2	HUKUM	Hukum
176	Ganjil 2010	POLITIK HUKUM	3.2	2	HUKUM	Hukum
177	Ganjil 2010	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU151A-SASJE	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
178	Ganjil 2010	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING(B)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
179	Ganjil 2010	ILMU NEGARA	1.6RM	2	HUKUM	Hukum
180	Ganjil 2010	ILMU NEGARA	1.6	2	HUKUM	Hukum
181	Ganjil 2010	ILMU NEGARA	1.2RM	2	HUKUM	Hukum
182	Ganjil 2010	ILMU NEGARA	1.2	2	HUKUM	Hukum
183	Ganjil 2010	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.3RM	2	HUKUM	Hukum
184	Ganjil 2010	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.1	2	HUKUM	Hukum
185	Ganjil 2010	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.0 RM (WPK6)	2	HUKUM	Hukum
186	Ganjil 2010	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.0 (WPK6)	2	HUKUM	Hukum
187	Genap 2009	PENDIDIKAN PANCASILA	HKU151-SASING(RM)	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
188	Genap 2009	PENDIDIKAN PANCASILA	HKU151-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
189	Genap 2009	PENDIDIKAN PANCASILA	HKU151-SASDA	2	ILMU BUDAYA	Sastra Minangkabau
190	Genap 2009	PEMILU DAN KEPARTAIAN	3.2	2	HUKUM	Hukum
191	Genap 2009	PEMILU DAN KEPARTAIAN	3.0 RM	2	HUKUM	Hukum
192	Genap 2009	LEMBAGA PERWAKILAN	3.1 RM	2	HUKUM	Hukum
193	Genap 2009	LEMBAGA PERWAKILAN	3.0	2	HUKUM	Hukum
194	Genap 2009	KONSEPSI NEGARA HUKUM	3.0L RM	2	HUKUM	Hukum
195	Genap 2009	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.4L	2	HUKUM	Hukum
196	Genap 2009	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.4 RM	2	HUKUM	Hukum
197	Genap 2009	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.4	2	HUKUM	Hukum
198	Genap 2009	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.4L RM	2	HUKUM	Hukum
199	Genap 2009	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.4L	2	HUKUM	Hukum
200	Genap 2009	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.4 RM	2	HUKUM	Hukum
201	Genap 2009	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.4	2	HUKUM	Hukum
202	Genap 2009	HUKUM TATA NEGARA	1.3L RM	3	HUKUM	Hukum
203	Genap 2009	HUKUM TATA NEGARA	1.3L	3	HUKUM	Hukum
204	Genap 2009	HUKUM TATA NEGARA	1.3 RM	3	HUKUM	Hukum
205	Genap 2009	HUKUM TATA NEGARA	1.3	3	HUKUM	Hukum
206	Ganjil 2009	POLITIK HUKUM	3.2L	2	HUKUM	Hukum
207	Ganjil 2009	POLITIK HUKUM	3.2L	2	HUKUM	Hukum
208	Ganjil 2009	POLITIK HUKUM	3.2	2	HUKUM	Hukum
209	Ganjil 2009	POLITIK HUKUM	3.2	2	HUKUM	Hukum
210	Ganjil 2009	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASINGRM	2	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
211	Ganjil 2009	ILMU NEGARA	1.4L	2	HUKUM	Hukum
212	Ganjil 2009	ILMU NEGARA	1.4L	2	HUKUM	Hukum
213	Ganjil 2009	ILMU NEGARA	1.4	2	HUKUM	Hukum
214	Ganjil 2009	ILMU NEGARA	1.4	2	HUKUM	Hukum
215	Ganjil 2009	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.3L	2	HUKUM	Hukum
216	Ganjil 2009	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.3L	2	HUKUM	Hukum
217	Ganjil 2009	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.3	2	HUKUM	Hukum
218	Ganjil 2009	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.3	2	HUKUM	Hukum
219	Ganjil 2009	HUKUM HAK AZAZI MANUSIA	2.4L	2	HUKUM	Hukum
220	Ganjil 2009	HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA	2.4	2	HUKUM	Hukum
221	Ganjil 2009	HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA	2.4L	2	HUKUM	Hukum
222	Ganjil 2009	HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA	2.4	2	HUKUM	Hukum
223	Genap 2006	PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKUTIF	HKT642	2	HUKUM	Hukum
224	Genap 2006	KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH KONSTITUSI	HKT633	2	HUKUM	Hukum
225	Genap 2006	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	HKT422	2	HUKUM	Hukum
226	Genap 2006	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	HKT631	2	HUKUM	Hukum
227	Ganjil 2006	SISTEM PERADILAN PIDANA	HKT112	2	HUKUM	Hukum
228	Ganjil 2006	POLITIK HUKUM	HKT523	2	HUKUM	Hukum
229	Ganjil 2006	PANCASILA	HKT111	2	HUKUM	Hukum
230	Ganjil 2006	HUKUM LEMBAGA NEGARA	HKT321	2	HUKUM	Hukum
231	Ganjil 2006	HUKUM HAK AZAZI MANUSIA	HKT315	2	HUKUM	Hukum
232	Ganjil 2005	SISTEM PERADILAN PIDANA	HKT112	2	HUKUM	Hukum
233	Ganjil 2005	PANCASILA	HKT111	2	HUKUM	Hukum
234	Ganjil 2005	HUKUM LEMBAGA NEGARA	HKT321	2	HUKUM	Hukum
235	Ganjil 2004	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	HKT3105	2	HUKUM	Hukum
236	Ganjil 2002	PANCASILA	HKT111	2	HUKUM	Hukum