Profil Dosen
Nama
Anton Rosari, SH, MH
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Status
PNS
Jabatan
Lektor
Unit
Ilmu Hukum
Fakultas
FAKULTAS HUKUM
Pangkat/Gol
III/c - Penata
Pendidikan Terakhir
S2
Pendidikan
#JenjangNamaJurusanTahun Lulus
1SD / SederajatAndreas1987
2SMP / SederajatMaria1991
3SMU / SederajatSMAN 11994
4S1Universitas Andalas Hukum1998
5S2Universitas AndalasHukum2005
Penelitian
#JudulTahunJenis/Hasil Karya Ilmiah~
1Pengaturan Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap Di Laut Territorial Dan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (zeei) Dan Kapal Tangkap Ikan Nelayan Di Provinsi Sumatera Barat2022Sosial Humaniora
2Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha2021Soshum
3Pengaturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Daerah Pesisir Pantai Di Provinsi Sumatera Barat2020Sosial Humaniora
4Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum2019Humaniora
5Pengaturan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kota Bukittinggi2019Commerce, Management, Tourism And Services
Pengabdian
#JudulTahunJenis Pengabdian
1Pembentukan Klinik Pelayanan Hukum Nagari Dan Pelatihan Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat2022PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT
2Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat2022PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA
3Menciptakan Penyelenggaraan Negara Berwibawa Yang Bersih Dari Kkn Di Kota Pariaman2021PENGABDIAN MASYARAKAT
Buku
#JudulTahunISBNPenerbit
No results found.
Publikasi Scopus
#JudulNama JurnalVolumeHalamanTanggal Publikasi
No results found.
Publikasi WoS
#JudulNama JurnalHalamanTahunDikutip
No results found.
Publikasi GS
#JudulNama JurnalDikutip
1Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Perumahan Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Di Kota MedanUNES Law Review 6 (3), 8781-8795, 20240
2Kedudukan Surat Pengakuan Utang Dilegalisasi Oleh Notaris Terkait Pembuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Hal Terjadi Sengketa Di Kota PadangUNES Law Review 6 (4), 9848-9861, 20240
3Penganggaran Dana Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahSyntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 8 (1), 141-151, 20230
4Pengaturan Terhadap Pemanfaatan Jasa Karbon Sebagai Upaya Perlindungan Hutan Di IndonesiaUniversitas Andalas, 20231
5Pengaturan Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap Di Laut Territorial Dan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (zeei) Dan Kapal Tangkap Ikan Nelayan Di Provinsi Sumatera BaratUNES Law Review 5 (4), 2033-2054, 20230
6Penganggaran Dana Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.Journal of Syntax Literate 8 (1), 20230
7Optimalisasi Peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumatera Barat Dalam Penetapan Hasil Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi PolriUNES Law Review 5 (4), 4815-4834, 20230
8Pengelolaan Sampah Spesifik Di Sumatera BaratUniversitas Andalas, 20220
9Peran Syahbandar Dalam Pengawasan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Pelabuhan Kelas Iii Sikakap Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang …Universitas Andalas, 20220
10Pengelolaan Serangga Hama Tanaman Jagung Pada Beberapa Kabupaten Sentra Produksi Jagung Di Provinsi Sumatera BaratUniversitas Andalas, 20220
11Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi Yang Sudah Disertifikatkan Melalui Kan Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera BaratSoumatera Law Review 4 (1), 36-48, 20217
12Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Oleh Kpud Sumatera Barat Dalam Pilkada Gubernur 2020 Di Kota PadangUniversitas Andalas, 20210
13Pelaporan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Yang Mendapatkan Penghasilan Dari Aplikasi YoutubeUniversitas Andalas, 20210
14Pengaturan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kota Bukit TinggiJURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN 2 (2), 20210
15Pengaturan Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pesisir Pantai Provinsi Sumatera Barat: Analisis Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah …Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 3 (2), 65-83, 20216
16Pengawasan Peredaran Satwa Liar Dilindungi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (bksda) Sumatera BaratUniversitas Andalas, 20210
17Pengawasan Terhadap Pengelolaan Rumah Kos Di Kecamatan Pauh Kota PadangUniversitas Andalas, 20210
18Pencatatan Anak Angkat Kedalam Administrasi (kartu Keluarga) Di Kota Padang PanjangFakultas Hukum, 20210
19Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha NegaraRiau Law Journal 5 (2), 161-178, 20214
20Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Untuk Mendukung Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan KorupsiUNIVERSITAS ANDALAS, 20210
21Pelayanan Publik Terhadap Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, RiauUniversitas Andalas, 20210
22Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana Tsunami Di Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota PadangUniversitas Andalas, 20200
23Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Nagari Di Nagari Situjuah Gadang, Kabupaten Lima Puluh KotaUniversitas Andalas, 20200
24Pengawasan Terhadap Bangunan Rumah Di Daerah Sempadan Danau Maninjau Oleh Pemerintah Kabupaten AgamUniversitas Andalas, 20200
25Pembinaan Terhadap Hakim Setelah Diputuskan Sanksi Pelanggaran Kode Etik HakimUniversitas Andalas, 20200
26Efektivitas E-ticket Dalam Pelayanan Publik Jasa Transportasi Pt Kereta Api Indonesia Divisi Regional Ii Sumatera Barat (ditinjau Dari Beberapa Asas Dalam Uu Pelayanan Publik)Universitas Andalas, 20200
27Pengawasan Pelayanan Publik Di Kawasan Wisata Kota Padang Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera BaratUniversitas Andalas, 20200
28Pelaksanaan Kewenangan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (ksop) Kelas I Dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Dugaan Pencemaran Laut …UNIVERSITAS ANDALAS, 20190
29Dekonstruksi Pengelolaan Publik Tanah Dikuasai Negara Dalam Rangka Pembangunan Hukum Agraria Untuk Sebesar-besar Kemakmuran RakyatDisertasi/Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, 20180
30Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Pada Hutan Nagari Di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok SelatanPENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT PADA HUTAN NAGARI DI JORONG SIMANCUANG …, 20164
31Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kepada Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama PadangUniversitas Andalas, 20165
32Penegakan Hukum (law Enforcement) Di Kota Pekanbaru-0
33Politik Hukum Agraria Dikaitkan Dengan Undang-undang No2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentimgan UmumJurnal Ilmu Hukum Yustisia 21 (FH UNAND ISSN 08546185), 72, 20140
34Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Secara Official Assesment Dalam Pajak Bumi Dan BangunanJurnal Hukum Respublica 13 (F H Lancang Kuning ISSN 1412871), 91-100, 20130
35Hubungan Teori Hukum Normatif Dengan Pembentukan Kebijakan Pemerintah DaerahJurnal Hukum Respublica 11 (F H Lancang Kuning ISSN 1412871), 148-156, 20120
36Penguasaan Tanah Ulayat Pada Sosio-ekonomi RiautAMBUA 14125838 (Universitas Mahaputra Muhammad Yamin ,), 18-24, 20100
37Undue Influence Dalam Transaksi Jual Beli Property Di Kota PekanbaruTesis, FH PPS UNAND, 20052
38Sosialisasi Uu No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri-0
39Sosialisasi Uu No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri-0
40Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang-0
41Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha NegaraRiau Law Journal 5 (2), 161-178, 02
42Cancellation Of A Certificate Of Ownership Based On A District Court Decision In Tanah Datar DistrictMelayunesia Law 7 (2), 151-166, 00
43Penyelenggara Magang Calon Notaris Sebagai Kewajiban Notaris Di Kota PadangUNES Law Review 6 (4), 11918-11930, 20240
44Penyelesaian Perbedaan Luas Lahan Hak Guna Usaha (hgu) Nomor 4/kabupaten Agam Atas Nama Pt Mutiara Agam Di Kabupaten AgamUNES Law Review 6 (4), 12311-12330, 20240
45Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-undang Cipta Kerja,berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya ResikoberusahaDinasti Review 4 (E-ISSN 2747-1993), 314, 20240
Paten/HKI
#KategoriJudulPemegang Hak PatenTanggal PublikasiNomor Publikasi
No results found.
Riwayat Mengajar
#SemesterMatakuliahKelasSKSFakultasProgram Studi
1Genap 2023Hukum Pemerintahan DaerahMIH HTN/HAN Ganjil 20222HUKUMIlmu Hukum
2Genap 2023Hukum Keuangan dan Kebijakan FiskalMIH HTN/HAN Ganjil 20222HUKUMIlmu Hukum
3Genap 2023HUKUM TATA RUANG3.0 (W78)2HUKUMHukum
4Genap 2023HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5 (S78)2HUKUMHukum
5Genap 2023HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH3.1 (P78)2HUKUMHukum
6Genap 2023HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.9 (S78)3HUKUMHukum
7Genap 2023Filsafat dan Politik HukumPUPR Angkatan III3HUKUMIlmu Hukum
8Genap 2023ETIKA PROFESI HUKUM3.82HUKUMHukum
9Ganjil 2023PENGANTAR HUKUM INDONESIA1.143HUKUMHukum
10Ganjil 2023Intership Riset Hukum Pengadaan TanahKerjasama PUPR3HUKUMIlmu Hukum
11Ganjil 2023Hukum Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil NegaraMIH HTN/HAN Mandiri Ganjil 20222HUKUMIlmu Hukum
12Ganjil 2023Hukum Keuangan dan Kebijakan FiskalMIH HTN/HAN Mandiri Ganjil 2022 2HUKUMIlmu Hukum
13Ganjil 2023HUKUM TATA RUANG3.2 (W78)2HUKUMHukum
14Ganjil 2023HUKUM PENGADAAN TANAH3.1 (W8)2HUKUMHukum
15Ganjil 2023HUKUM PAJAK PERUSAHAAN3.2 (W7)2HUKUMHukum
16Ganjil 2023HUKUM PAJAK3.122HUKUMHukum
17Ganjil 2023HUKUM AGRARIA2.8 (S8)2HUKUMHukum
18Ganjil 2023HUKUM AGRARIA2.13 (S8)2HUKUMHukum
19Ganjil 2023Filsafat HukumMIH Mandiri B Ganjil 20233HUKUMIlmu Hukum
20Ganjil 2023FILSAFAT HUKUM3.72HUKUMHukum
21Genap 2022Hukum Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil NegaraMIH HTN/HAN Genap 20212HUKUMIlmu Hukum
22Genap 2022Hukum Pemerintahan DaerahMIH HTN/HAN Genap 20212HUKUMIlmu Hukum
23Genap 2022Hukum AgrariaMKn Reguler B Genap 20222HUKUMKenotariatan
24Genap 2022HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5 (S78)2HUKUMHukum
25Genap 2022HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH3.3 (PPK-7,8)2HUKUMHukum
26Genap 2022HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.2 (S78)3HUKUMHukum
27Genap 2022HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.3 (S7)2HUKUMHukum
28Genap 2022Filsafat dan Politik HukumKerjasama PUPR3HUKUMIlmu Hukum
29Genap 2022ETIKA PROFESI HUKUM3.82HUKUMHukum
30Ganjil 2022PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.62HUKUMHukum
31Ganjil 2022Hukum Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil NegaraMIH Reguler HTN/HAN 20212HUKUMIlmu Hukum
32Ganjil 2022Hukum Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil NegaraMIH Mandiri HTN/HAN 20212HUKUMIlmu Hukum
33Ganjil 2022Hukum Pemerintahan NagariMIH Reguler HTN/HAN 20212HUKUMIlmu Hukum
34Ganjil 2022Hukum Pemerintahan DaerahMIH Reguler HTN/HAN 20212HUKUMIlmu Hukum
35Ganjil 2022HUKUM TATA RUANG4.2 (W78)2HUKUMHukum
36Ganjil 2022HUKUM PENGADAAN TANAH4.1(W8)2HUKUMHukum
37Ganjil 2022HUKUM PAJAK PERUSAHAAN4.2 (W7)2HUKUMHukum
38Ganjil 2022HUKUM PAJAK3.102HUKUMHukum
39Ganjil 2022HUKUM AGRARIA2.9 (S8)2HUKUMHukum
40Genap 2021Hukum Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil NegaraMIH HTN/HAN Pilihan Reg Genap 20202HUKUMIlmu Hukum
41Genap 2021HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.7 (S78)2HUKUMHukum
42Genap 2021HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.12 (S78)2HUKUMHukum
43Genap 2021HUKUM PAJAK3.102HUKUMHukum
44Genap 2021HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.13 (S78)3HUKUMHukum
45Genap 2021HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.13 (S7)2HUKUMHukum
46Genap 2021HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.10 (S7)2HUKUMHukum
47Ganjil 2021PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.112HUKUMHukum
48Ganjil 2021Hukum Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil NegaraHTN/HAN MIH 20202HUKUMIlmu Hukum
49Ganjil 2021HUKUM TATA RUANG4.2 (W78)2HUKUMHukum
50Ganjil 2021HUKUM PENGADAAN TANAH4.1 (W8)2HUKUMHukum
51Ganjil 2021HUKUM PAJAK PERUSAHAAN4.2 (W7)2HUKUMHukum
52Ganjil 2021HUKUM PAJAK3.122HUKUMHukum
53Ganjil 2021HUKUM AGRARIA2.15 (S8)2HUKUMHukum
54Ganjil 2021HUKUM AGRARIA2.10 (S8)2HUKUMHukum
55Genap 2020HUKUM PERTAMBANGAN3.1 (W8)2HUKUMHukum
56Genap 2020HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.13 (S78)2HUKUMHukum
57Genap 2020HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.12 (S78)2HUKUMHukum
58Genap 2020HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.14 (S78)3HUKUMHukum
59Genap 2020HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.14 (S7)2HUKUMHukum
60Genap 2020HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.10 (S7)2HUKUMHukum
61Ganjil 2020PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.62HUKUMHukum
62Ganjil 2020Hukum Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil NegaraHTN Pilihan 20192HUKUMIlmu Hukum
63Ganjil 2020HUKUM TATA RUANG4.2 (W78)2HUKUMHukum
64Ganjil 2020HUKUM PENGADAAN TANAH4.1 (W8)2HUKUMHukum
65Ganjil 2020HUKUM PAJAK PERUSAHAAN4.2 (W7)2HUKUMHukum
66Ganjil 2020HUKUM PAJAK3.122HUKUMHukum
67Ganjil 2020HUKUM AGRARIA2.10 (S1378)2HUKUMHukum
68Genap 2019HUKUM PERTAMBANGAN3.1 (W8)2HUKUMHukum
69Genap 2019HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.7 (S78)2HUKUMHukum
70Genap 2019HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.12 (S78)2HUKUMHukum
71Genap 2019HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.14 (S78)3HUKUMHukum
72Genap 2019HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.14 (S7)2HUKUMHukum
73Genap 2019HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.10 (S7)2HUKUMHukum
74Ganjil 2019PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.22HUKUMHukum
75Ganjil 2019Hukum Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil NegaraHTN Pilihan 20182HUKUMIlmu Hukum
76Ganjil 2019HUKUM PENGADAAN TANAH4.2 (W8)2HUKUMHukum
77Ganjil 2019HUKUM PAJAK PERUSAHAAN4.2 (W7)2HUKUMHukum
78Ganjil 2019HUKUM PAJAK3.122HUKUMHukum
79Ganjil 2019HUKUM AGRARIA2.14 (S1378)2HUKUMHukum
80Ganjil 2019HUKUM AGRARIA2.10 (S1378)2HUKUMHukum
81Genap 2018HUKUM PERTAMBANGAN3.1 (W8)2HUKUMHukum
82Genap 2018HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.4 (S78)2HUKUMHukum
83Genap 2018HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.10 (S78)2HUKUMHukum
84Genap 2018HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.9 (S78)3HUKUMHukum
85Genap 2018HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3 (S78)3HUKUMHukum
86Genap 2018HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.10 (S7)2HUKUMHukum
87Ganjil 2014PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.5RM2HUKUMHukum
88Ganjil 2014PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.52HUKUMHukum
89Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.7RM2HUKUMHukum
90Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.72HUKUMHukum
91Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.3RM2HUKUMHukum
92Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.32HUKUMHukum
93Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.6RM (S68)2HUKUMHukum
94Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.6(S68)2HUKUMHukum
95Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2RM (S68)2HUKUMHukum
96Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2(S68)2HUKUMHukum
97Genap 2013HUKUM AGRARIA1.72HUKUMHukum
98Genap 2013HUKUM AGRARIA1.32HUKUMHukum
99Genap 2013HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3(S8)3HUKUMHukum
100Genap 2013HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.6RM2HUKUMHukum
101Genap 2013HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.62HUKUMHukum
102Genap 2013HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.3RM2HUKUMHukum
103Genap 2013HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.32HUKUMHukum
104Ganjil 2013HUKUM PENGADAAN TANAH4.0RM (P8)2HUKUMHukum
105Ganjil 2013HUKUM PENGADAAN TANAH4.0(P8)2HUKUMHukum
106Ganjil 2013HUKUM PAJAK PERUSAHAAN4.2RM (W8)2HUKUMHukum
107Ganjil 2013HUKUM PAJAK PERUSAHAAN4.2(W8)2HUKUMHukum
108Ganjil 2013HUKUM PAJAK PERUSAHAAN4.1RM (W8)2HUKUMHukum
109Ganjil 2013HUKUM PAJAK PERUSAHAAN4.1(W8)2HUKUMHukum
110Ganjil 2013HUKUM PAJAK3.8RM2HUKUMHukum
111Ganjil 2013HUKUM PAJAK3.82HUKUMHukum
112Ganjil 2013HUKUM PAJAK3.4RM2HUKUMHukum
113Ganjil 2013HUKUM PAJAK3.42HUKUMHukum
114Ganjil 2013HUKUM LINGKUNGAN2.4RM (S9)2HUKUMHukum
115Ganjil 2013HUKUM LINGKUNGAN2.4(S9)2HUKUMHukum
116Genap 2012PRAKTEK PERADILAN TUN3.7RM2HUKUMHukum
117Genap 2012PRAKTEK PERADILAN TUN3.72HUKUMHukum
118Genap 2012PRAKTEK PERADILAN TUN3.3RM2HUKUMHukum
119Genap 2012PRAKTEK PERADILAN TUN3.32HUKUMHukum
120Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.6RM (S68)2HUKUMHukum
121Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.6 (S68)2HUKUMHukum
122Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2RM (S68)2HUKUMHukum
123Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2 (S68)2HUKUMHukum
124Genap 2012HUKUM LINGKUNGAN2.4RM (S8)2HUKUMHukum
125Genap 2012HUKUM LINGKUNGAN2.4 (S8)2HUKUMHukum
126Genap 2012HUKUM AGRARIA1.7RM (S138)2HUKUMHukum
127Genap 2012HUKUM AGRARIA1.7(S138)2HUKUMHukum
128Genap 2012HUKUM AGRARIA1.3RM (S138)2HUKUMHukum
129Genap 2012HUKUM AGRARIA1.3(S138)2HUKUMHukum
130Genap 2012HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3RM (S8)3HUKUMHukum
131Genap 2012HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3 (S8)3HUKUMHukum
132Genap 2012HUKUM ACARA PTUN2.7RM2HUKUMHukum
133Genap 2012HUKUM ACARA PTUN2.72HUKUMHukum
134Genap 2012HUKUM ACARA PTUN2.3RM2HUKUMHukum
135Genap 2012HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
136Ganjil 2012HUKUM PENGADAAN TANAH4.0RM(P8)2HUKUMHukum
137Ganjil 2012HUKUM PENGADAAN TANAH4.0(P8)2HUKUMHukum
138Ganjil 2012HUKUM PAJAK PERUSAHAAN4.0RM(W8)2HUKUMHukum
139Ganjil 2012HUKUM PAJAK PERUSAHAAN4.0(W8)2HUKUMHukum
140Ganjil 2012HUKUM PAJAK3.8RM2HUKUMHukum
141Ganjil 2012HUKUM PAJAK3.82HUKUMHukum
142Ganjil 2012HUKUM PAJAK3.4RM2HUKUMHukum
143Ganjil 2012HUKUM PAJAK3.42HUKUMHukum
144Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.7RM(S138)2HUKUMHukum
145Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.7(S138)2HUKUMHukum
146Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.3RM(S138)2HUKUMHukum
147Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.3(S138)2HUKUMHukum
148Genap 2011PRAKTEK PERADILAN TUN3.3RM2HUKUMHukum
149Genap 2011PRAKTEK PERADILAN TUN3.32HUKUMHukum
150Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.6RM (S68)2HUKUMHukum
151Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.6 (S68)2HUKUMHukum
152Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2RM (S68)2HUKUMHukum
153Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2 (S68)2HUKUMHukum
154Genap 2011HUKUM LINGKUNGAN2.4RM (S8)2HUKUMHukum
155Genap 2011HUKUM LINGKUNGAN2.4 (S8)2HUKUMHukum
156Genap 2011HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3RM (S8)3HUKUMHukum
157Genap 2011HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3 (S8)3HUKUMHukum
158Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.7RM2HUKUMHukum
159Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.72HUKUMHukum
160Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.3RM2HUKUMHukum
161Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
162Ganjil 2011HUKUM PENGADAAN TANAH4.0RM(P8)2HUKUMHukum
163Ganjil 2011HUKUM PENGADAAN TANAH4.0(P8)2HUKUMHukum
164Ganjil 2011HUKUM PAJAK PERUSAHAAN4.0RM(W8)2HUKUMHukum
165Ganjil 2011HUKUM PAJAK PERUSAHAAN4.0(W8)2HUKUMHukum
166Ganjil 2011HUKUM PAJAK3.4RM2HUKUMHukum
167Ganjil 2011HUKUM PAJAK3.42HUKUMHukum
168Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.7RM(S138)2HUKUMHukum
169Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.7(S138)2HUKUMHukum
170Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.3RM(S138)2HUKUMHukum
171Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.3(S138)2HUKUMHukum
172Genap 2010PRAKTEK PERADILAN TUN3.3 RM2HUKUMHukum
173Genap 2010PRAKTEK PERADILAN TUN3.32HUKUMHukum
174Genap 2010HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.4 RM (S68)2HUKUMHukum
175Genap 2010HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2 (S68)2HUKUMHukum
176Genap 2010HUKUM LINGKUNGAN2.3 RM (S8)2HUKUMHukum
177Genap 2010HUKUM LINGKUNGAN2.3 (S8)2HUKUMHukum
178Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.7 RM (S8)3HUKUMHukum
179Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.7 (S8)3HUKUMHukum
180Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3 RM(S8)3HUKUMHukum
181Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3 (S8)3HUKUMHukum
182Genap 2010HUKUM ACARA PTUN2.3 RM2HUKUMHukum
183Genap 2010HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
184Ganjil 2010HUKUM PENGADAAN TANAH4.0 RM (PHAN)2HUKUMHukum
185Ganjil 2010HUKUM PENGADAAN TANAH4.0 (PHAN)2HUKUMHukum
186Ganjil 2010HUKUM PAJAK3.4 RM2HUKUMHukum
187Ganjil 2010HUKUM PAJAK3.42HUKUMHukum
188Ganjil 2010HUKUM AGRARIA2.3RM2HUKUMHukum
189Ganjil 2010HUKUM AGRARIA2.32HUKUMHukum
190Genap 2009PRAKTEK PERADILAN TUN3.3 RM2HUKUMHukum
191Genap 2009PRAKTEK PERADILAN TUN3.32HUKUMHukum
192Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAH2.2L2HUKUMHukum
193Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAH2.1L RM2HUKUMHukum
194Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2 RM2HUKUMHukum
195Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.22HUKUMHukum
196Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1 RM2HUKUMHukum
197Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.4L RM2HUKUMHukum
198Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.4L2HUKUMHukum
199Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.4 RM2HUKUMHukum
200Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.42HUKUMHukum
201Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4L RM3HUKUMHukum
202Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4 RM3HUKUMHukum
203Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3L3HUKUMHukum
204Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.33HUKUMHukum
205Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.3L2HUKUMHukum
206Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
207Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.2L RM2HUKUMHukum
208Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.2 RM2HUKUMHukum
209Genap 2009DIKLAT KEMAHIRAN PTUN3.3L RM2HUKUMHukum
210Genap 2009DIKLAT KEMAHIRAN PTUN3.3L2HUKUMHukum
211Ganjil 2009HUKUM PAJAK3.4L2HUKUMHukum
212Ganjil 2009HUKUM PAJAK3.42HUKUMHukum
213Ganjil 2009HUKUM PAJAK3.3L2HUKUMHukum
214Ganjil 2009HUKUM PAJAK3.32HUKUMHukum
215Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.3L2HUKUMHukum
216Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.3L2HUKUMHukum
217Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.32HUKUMHukum
218Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.32HUKUMHukum